ardhi.web.id

Mendekati pilpres 2024, salah satu jargon yang sering didengungkan untuk melawan pilihan golput adalah "pilih yang lebih sedikit mudhorotnya" atau istilah lain dalam bahasa Inggris "less evil". Menurut saya jargon tersebut tidak relevan dan tidak "nendang" untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mengapa begitu? Sebaiknya kita tidak lupa, jargon tersebut sudah dimunculkan dan sering disebarkan pada pilpres periode sebelumnya. Ada sosok yang memang nampak lebih sedikit kekurangannya, tidak membawa beban masa lalu, sosok yang populis dan dicintai kalangan umum. Setelah sekian tahun berlalu, sebenarnya ya belum jaminan juga jargon "less evil" itu tidak mengecewakan. Mungkin awalnya memang idealismenya bagus, namun ternyata di politik idealis saja tidak cukup, perlu kompromi-kompromi dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akhirnya sering sekali dilakukan "bagi-bagi kue", simpatisan yang berperan menggalang dukungan ketika pilpres dib...

Hari ini jagad media sosial nampak ramai membicarakan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan mengenai batas usia capres-cawapres. Berita yang beredar awalnya MK menolak gugatan batas usia capres-cawapres diturunkan minimum jadi 35 tahun , gugatan ini diajukan oleh PSI. Sempat muncul beberapa postingan yang menyebutkan MK bukanlah Mahkamah Keluarga. Eh kemudian ada berita selanjutnya mengenai putusan MK, kali ini dari gugatan yang berbeda. Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia capres cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah . Dengan keluarnya putusan tersebut angin segar tetap berhembus ke salah satu tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Mahkamah Keluarga muncul kembali menjadi trending topic di X. Menurut saya pribadi memang tidak etis karena ada potensi konflik kepentingan yang sulit untuk dielakkan, berpotensi memperkuat fenomena pergantian pejabat negara secara turun temurun *walaupun masih lewat pemilu nam...

2024 adalah tahun pemilu, tahun hajatan negara Indonesia. Saya sebenarnya sudah skeptis dengan kondisi yang ada, tapi apa salahnya pada postingan kali ini saya tulis sejumlah hal yang saya harapkan atau saya mimpikan terjadi atau diperbaiki di masa mendatang. Penegakan hukum tidak menunggu viral Sudah menjadi pola dalam penegakan hukum di negeri ini, masalah yang tidak viral tidak mendapat penanganan yang semestinya. Berbagai kejadian sampai saat ini membuktikan bahwa viral adalah kondisi yang mutlak diperlukan untuk mendapatkan keadilan. Yah walaupun sebenarnya sudah viral pun belum adil juga ada, misalnya korban kerusuhan Kanjuruhan yang mana angin dijadikan sebagai kambing hitam.  Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi sudah selayaknya hukum dijunjung tinggi dan berlaku adil tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pemegang kuasa (dan modal) kedudukannya sama di depan hukum, begitu pula dengan rakyat jelata.     Pelayanan kesehatan murah dan mudah diakses (me...